Bagaimana Menjadikan Kegiatan Aktivisme Memiliki Dampak Positif Optimal Melalui Persuasi Digital
11
Bagaimana bentuk penyampaian yang digunakan aktivis menjadi dapat diidentifikasi dan diinterpretasi dengan akurat oleh pejabat publik, merupakan pertanyaan kunci untuk goal atas sejumlah upaya dan kerugian sumber daya kegiatan aktivisme yang kurang berdampak.
Aktivisme merupakan salah satu bentuk kontrol masyarakat atas prespektif yang tidak benar-benar dapat dijangkau pejabat publik dalam membuat sebuah kebijakan. Namun, agar gerakan ini benar-benar berdampak positif, diperlukan strategi yang tepat, terutama melalui pemanfaatan persuasi digital. Dengan pendekatan yang terstruktur, berbasis data, serta memanfaatkan teknologi informasi, aktivisme dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan berdaya guna.
Pemicu Aktivisme
-
Kebijakan nasional minim akomodasi terhadap kebutuhan mendasar masyarakat.
-
Ketimpangan kebijakan yang lebih menguntungkan kepentingan elit dan pemodal besar dibandingkan kepentingan rakyat luas.
-
Resistensi penguasa terhadap tuntutan kebutuhan dasar masyarakat yang bersifat konstitusional.
-
Status quo/arogansi politik, organisasi, dan hukum yang stagnan.
Aktivisme yang Tidak Tepat Sasaran
-
Aktivisme ditunggangi kepentingan politik segelintir oknum untuk pelengseran kekuasaan.
-
Pragmatisme gerakan yang tidak menyentuh inti permasalahan konstitusional. Pragmatis itu sendiri secara bawaan memiliki konotasi positf, namun jika tidak mengacu kepada penyelesaian permasalahan konstitusional, maka itu menjadi kurang bernilai.
-
Tuntutan tidak jelas. Tidak ringkas, tidak gamblang, dan tidak pula lugas. Ini tidak disukai pejabat publik yang telah dilelahkan dengan membaca dan menonton banyak hal tanpa substansi yang jelas (wasting time).
-
Kurang bukti hukum. Tuntutan tidak dilengkapi data dukung atau bukti fisik yang bernilai alat bukti/saksi dari sisi hukum.
-
Tidak terorganisir dalam bentuk badan publik atau aliansi legal.
-
Tidak memanfaatkan workflow informasi melalui UU Keterbukaan Informasi Publik, sehingga penyampaian tuntutan tidak efektif dan efisien.
-
Kurang transformasi digital. Badan publik tidak memiliki situs web yang jelas, UX buruk, dan sulit diakses regulator maupun masyarakat, sehingga tidak jelas apa yang daftar tuntutan, dan bagaimana preview dan unduh data dukung atau bukti fisik untuk tiap-tiap baris tuntutannya.
Saran-Saran
Kepemerintahan
-
Reformasi kebijakan tanpa anarkisme: adanya dokumen prosedur yang legal yang mengakomodir kebutuhan jabatan kepemimpinan agar dapat diisi dengan meritokrasi, bukan sekadar elektabilitas atau kapital. Hindari marginalisasi talenta dengan kecakapan kepemimpinan mumpuni dalam bentuk syarat sejumlah nominal biaya pada proses administratif pendaftaran bakal calon pemimpin.
-
Hindari keputusan pemicu aktivisme: hasil uji materi kebijakan perlu mempertimbangkan masukan orang-orang yang netral dan kompeten di tiap-tiap bidang urusannya, serta akademisi dan instrumen ilmiah.
-
Interpretasi empatik atas feedback akademisi, dengan penelaahan ulang atau revisi kebijakan bila diperlukan.
-
Instrumen uji materi inklusif: melibatkan ahli dan aktivis yang objektif, kritis, dan vokal, bukan hanya pihak yang berpihak pada elit apapun kondisi kepabilitas kognitifnya.
Aktor Aktivisme
-
Penggabungan ideologi: aktivis dengan visi sama bergabung dalam badan publik yang sama.
-
Aktivisme tepat sasaran: tuntutan dilengkapi bukti fisik/data dukung yang bernilai alat bukti/saksi secara hukum. Memudahkan pihak berwenang dalam menjalankan tugasnya.
-
Transformasi digital: memanfaatkan website yang memadai untuk memudahkan akses regulator, pejabat publik, dan masyarakat tanpa adanya anarkisme, upaya dan kerugian sumber daya.
- Bangun Koneksi: perlu untuk mengetahui jabatan apa yang bertanggungjawab untuk mengakomodir tuntutan Anda agar Anda dapat bertukar kontak, memberikan tautan laman daftar tuntutan anda dan meminta feedback kepada penampung aspirasi apakah ada hal yang tidak dimengerti, apakah ada hal yang perlu disempurnakan, apakah ada formulir khusus yang disediakan penampung aspirasi agar penyaluran informasi dapat diterima dan diinterpretasi secara konstitusional.
Penutup
Sepanjang ada prosedur yang adil dan dialog yang manusiawi antar pihak yang berkepentingan, maka konstitusi selalu memiliki jalan untuk evaluasi dan peningkatan. Tidak adanya prosedur/protokol komunikasi yang adil, mekanisme dialog yang manusiawi, respon yang mengacu kepada pemenuhan kebutuhan/penyelesaian masalah, hal-hal inilah yang menyulut emosi pihak-pihak yang merasa dirugikan, memicu anarkisme, perusakan, penjarahan, perbuatan-perbuatan yang bersifat parasitisme/saling merugikan.
Aktivisme yang terstruktur, berbasis data, dan didukung oleh transformasi digital akan lebih mudah diterima dan dimengerti oleh pemangku kebijakan. Dengan demikian, gerakan masyarakat tidak hanya menjadi ekspresi aspirasi, tetapi juga instrumen nyata dalam mendorong perubahan sosial yang positif, efektif, dan berkelanjutan.