Blog
Blog APTIKA DISKOMINFOSP KUTIMBagaimana Menjadikan Kegiatan Aktivisme Memiliki Dampak Positif Optimal Melalui Persuasi Digital
10
Bagaimana bentuk penyampaian yang digunakan aktivis menjadi dapat diidentifikasi dan diinterpretasi dengan akurat oleh pejabat publik, merupakan pertanyaan kunci untuk goal atas sejumlah upaya dan kerugian sumber daya kegiatan aktivisme yang kurang berdampak.
Penghilangan Nyawa, Bunuh Diri, Digitalisasi dan Mitigasi
19
Maraknya kasus bunuh diri, pembunuhan, dominasi berita terpuruknya kondisi ekonomi, sosial dan hegemoni dalam struktur sosial dan politik cukup merisaukan. Berdasarkan informasi yang lumrah muncul pada linimasa/FYP platform digital, dominasi permasalahan di Indonesia bukan kepada kill or to be kill, melainkan bagaimana setiap individu memiliki resiliensi yang relevan dari sisi mental dan fisik jika ternyata menghadapi iklim ekonomi dan sosial yang sedang kurang memadai.
Smart City, Masalah, Peluang dan Aplikasi
48
Cara melakukan interpretasi atas Smart City oleh pemerintah adalah kunci apakah Smart City atau Kota Cerdas akan menjadi tren teknologi, tumpukan katalog sistem informasi yang tidak digunakan, digitalisasi proses bisnis dan Monitoring Evaluasi (Monev) Smart City yang tak membawa dampak signifikan, objek yang dicari jalannya agar menjadi kebutuhan mendesak guna menjadi dasar penganggaran, atau menjadi blueprint tata kelola cerdas sebagai peta terpublikasi yang dapat diamati bersama untuk jalan keluar permasalahan strategis dan potensi serta peluang di daerah.
Daftar Aplikasi Umum Teridentifikasi
23
Berikut daftar aplikasi umum yang teridentifikasi Aptika Diskominfosp Kutim per Jumat, 08 Mei 2026.
Virtualisasi Kesadaran atau Krisis Peradaban? Tiga Risiko AGI
51
Di tengah laju teknologi yang kian mendekati batas imajinasi, Artificial General Intelligence (AGI) hadir bukan sekadar sebagai mesin cerdas, melainkan sebagai bayangan masa depan yang menantang definisi manusia itu sendiri. Pertanyaannya bukan lagi apakah AGI bisa berpikir, melainkan bagaimana ia akan bersanding dengan kehidupan nyata manusia: apakah menjadi sekutu yang memperluas cakrawala, atau justru menciptakan krisis peradaban baru. Dalam lanskap ini, tiga risiko utama muncul — kontrol yang bisa lepas dari tangan manusia, disrupsi sosial-ekonomi yang mengguncang fondasi pekerjaan dan kesejahteraan, serta bias sistemik yang berpotensi mengarahkan opini dan kebijakan. Ketiganya bukan sekadar ancaman, melainkan cermin yang menguji kesiapan manusia sebagai peradaban untuk menata ulang hubungan antara kesadaran, teknologi, dan nilai-nilai kemanusiaan.
Operational Check List SI APTIKA KUTIM
83
Pelayanan pemerintahan bukan sekadar layanan yang secara teknis dapat difungsikan, namun layanan yang Sumber Daya Manusia pada perannya masing-masing berfungsi. Aktor Supervisi merupakan aktor kunci dalam menggerakkan Sumber Daya Manusia pada perannya masing-masing. Lumrahnya hal tersulit adalah operasional perdana digitalisasi pemerintahan. Saat operasional telah dapat berjalan sempurna untuk pertama kali, maka beban tersulit kedua adalah serangkaian tindak lanjut Aktor Supervisi untuk menjamin pelaksanaan operasi digitalisasi pemerintahan berjalan, memiliki mekanisme pemantauan yang legal/sifatnya tidak melawan hukum pidana/perdata, serta terevaluasi bersama semua peran yang terlibat secara berkala.
Prosedur Ringkas Penggarapan Kebijakan, Juklak, dan Juknis Cakupan IT
201
Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance) telah menjadi fondasi utama keberhasilan organisasi. Agar implementasi IT berlangsung secara transparan, inklusif, adil, efektif, aman, dan sejalan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat pemerintah dan unitnya, diperlukan tiga pilar dokumen penting: Kebijakan, Prosedur, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)/Petunjuk Teknis (Juknis). Ketiganya saling melengkapi, membentuk struktur hierarkis dari level strategis hingga operasional, serta menjadi pedoman dalam pengelolaan IT yang memadai.
Cashless, Dampak Positif, Risiko dan Mitigasi
887
Di sejumlah negara, telah melakukan implementasi cashless atau non tunai untuk transaksi, bahkan hingga Tuna Wisma, Gelandangan, dan Pengemis jika hendak mendapatkan pemasukan, harus menggunakan sistem elektronik. Ini merupakan fenomena transformasi digital yang masif. Banyak dampak negatif pembayaran tunai yang ditanggulangi atau termitigasi, namun tidak sedikit pula risiko yang muncul akibat implementasi transaksi non tunai. Berikut uraian.
Tata Kelola Teknologi Informasi dan Data, Barang Apa? Untuk Apa?
262
Data – Information – Knowledge – Wisdom (DIKW) merupakan istilah yang mendeskripsikan hirarki data dan informasi yang muncul dari tradisi ilmu informasi dan manajemen pengetahuan pada awal abad ke-20. Di era digital, teknologi informasi (TI) dan data menjadi aset strategis yang menentukan keberhasilan organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Namun, aset ini tidak akan memberikan nilai optimal tanpa tata kelola yang tepat. Pertanyaan mendasar yang sering muncul adalah: tata kelola TI dan data itu sebenarnya barang apa, dan untuk apa (mengapa ia diperlukan).
Pengujian Aplikasi Web (Web Pentest)
144
Pengujian penetrasi aplikasi web (Web Pentest) kini menjadi sebuah segmen kebutuhan tersendiri bagi pihak penyelenggara maupun pengelola teknis aplikasi informatika pada umumnya di era industri 4.0 dan society 5.0. Hal ini menjadi krusial disebabkan besaran risiko penyelenggaraan sistem elektronik.
Membuat Restful API Sederhana
151
Data-data sektoral yang terpencar pada aneka OPD, Unor, dalam wujud spreadsheet, SiLo data, tak ayal mengakibatkan panjangnya proses birokrasi dan tata naskah untuk pertukaran data, baik lintas sektoral maupun lintas jenjang pemerintahan konkuren. Secara teori, ini hanyalah teks yang menerangkan suatu permasalahan, namun secara praktikal ini adalah masalah yang tidak menunjang kebutuhan dan ekspektasi tuntutan era disrupsi teknologi. Pertukaran data secara praktikal telah dapat dilakukan lebih dinamis dengan teknologi Application Programming Interface (API), untuk itu tulisan ini ada untuk memberikan pandangan terkait konsep dasar API dengan serangkaian praktik dengan requirement yang sederhana.
Coretax dan Permasalahan yang Dapat Dijumpai Pegawai Pemerintah Wajib Pajak
174
Bukti Potong Elektronik (BPE) merupakan dokumen akuntabilitas rutin tahunan yang wajib dikelola oleh petugas keuangan maupun pegawai. Mulai tahun 2026, pembuatan BPE tahun pajak 2025 dialihkan dari DJP Online ke sistem Coretax DJP.
Aplikasi, Barang Apa? Untuk Apa?
186
Berdasarkan hasil pendataan aplikasi di tahun 2025, lebih dari 50 persen Unit Organisasi (Unor) di Kutim tidak terdata telah melakukan transformasi digital Proses Bisnis (standar pelayanan Unor masing-masing berdasarkan Tusi). Hal ini dapat diamati dari besaran jumlah domain layanan (domain Unor) pada laporan Domain dan Aplikasi Kutim di tahun 2025.