Blog
Blog APTIKA DISKOMINFOSP KUTIMCashless, Dampak Positif, Risiko dan Mitigasi
1468
Di sejumlah negara, telah melakukan implementasi cashless atau non tunai untuk transaksi, bahkan hingga Tuna Wisma, Gelandangan, dan Pengemis jika hendak mendapatkan pemasukan, harus menggunakan sistem elektronik. Ini merupakan fenomena transformasi digital yang masif. Banyak dampak negatif pembayaran tunai yang ditanggulangi atau termitigasi, namun tidak sedikit pula risiko yang muncul akibat implementasi transaksi non tunai. Berikut uraian.
Tata Kelola Teknologi Informasi dan Data, Barang Apa? Untuk Apa?
550
Data – Information – Knowledge – Wisdom (DIKW) merupakan istilah yang mendeskripsikan hirarki data dan informasi yang muncul dari tradisi ilmu informasi dan manajemen pengetahuan pada awal abad ke-20. Di era digital, teknologi informasi (TI) dan data menjadi aset strategis yang menentukan keberhasilan organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Namun, aset ini tidak akan memberikan nilai optimal tanpa tata kelola yang tepat. Pertanyaan mendasar yang sering muncul adalah: tata kelola TI dan data itu sebenarnya barang apa, dan untuk apa (mengapa ia diperlukan).
Pengujian Aplikasi Web (Web Pentest)
242
Pengujian penetrasi aplikasi web (Web Pentest) kini menjadi sebuah segmen kebutuhan tersendiri bagi pihak penyelenggara maupun pengelola teknis aplikasi informatika pada umumnya di era industri 4.0 dan society 5.0. Hal ini menjadi krusial disebabkan besaran risiko penyelenggaraan sistem elektronik.
Membuat Restful API Sederhana
247
Data-data sektoral yang terpencar pada aneka OPD, Unor, dalam wujud spreadsheet, SiLo data, tak ayal mengakibatkan panjangnya proses birokrasi dan tata naskah untuk pertukaran data, baik lintas sektoral maupun lintas jenjang pemerintahan konkuren. Secara teori, ini hanyalah teks yang menerangkan suatu permasalahan, namun secara praktikal ini adalah masalah yang tidak menunjang kebutuhan dan ekspektasi tuntutan era disrupsi teknologi. Pertukaran data secara praktikal telah dapat dilakukan lebih dinamis dengan teknologi Application Programming Interface (API), untuk itu tulisan ini ada untuk memberikan pandangan terkait konsep dasar API dengan serangkaian praktik dengan requirement yang sederhana.
Coretax dan Permasalahan yang Dapat Dijumpai Pegawai Pemerintah Wajib Pajak
265
Bukti Potong Elektronik (BPE) merupakan dokumen akuntabilitas rutin tahunan yang wajib dikelola oleh petugas keuangan maupun pegawai. Mulai tahun 2026, pembuatan BPE tahun pajak 2025 dialihkan dari DJP Online ke sistem Coretax DJP.
Aplikasi, Barang Apa? Untuk Apa?
378
Berdasarkan hasil pendataan aplikasi di tahun 2025, lebih dari 50 persen Unit Organisasi (Unor) di Kutim tidak terdata telah melakukan transformasi digital Proses Bisnis (standar pelayanan Unor masing-masing berdasarkan Tusi). Hal ini dapat diamati dari besaran jumlah domain layanan (domain Unor) pada laporan Domain dan Aplikasi Kutim di tahun 2025.
Clearance Slot, Gacor, Judi Online Pada Aplikasi Web Pemerintah
250
Berdasarkan UU ITE Pasal 30, 32, 33, 34, maka malware dan deface tidak diperkenankan untuk ada atau terjadi pada sistem elektronik, khususnya pada media operasi (bukan lingkungan pentest). Berdasarkan UU ITE Pasal 27 ayat (2), 45 ayat (3), UU No. 1 Tahun 2023, serta Fatwa MUI, maka praktik judi tidak diperkenankan untuk ada atau terjadi di cakupan kawasan yang dijangkau oleh hukum tersebut.
Permasalahan Strategis Masyarakat di Daerah dan Penyelenggaraan Aplikasi di Daerah
560
Dua hal yang tidak asing menjadi pengaduan yang diterima pemerintah sektor teknologi informasi, yakni pertama keterbatasan koneksi jaringan seluler dan internet, dan kedua, kesulitan generasi muda dalam memperoleh pekerjaan dan pendapatan.
Penyelenggaraan Pelayanan Desa Digital yang Efektif dan Efisien
287
Istilah desa akan menggiring pikiran orang-orang yang mendengar atau membacanya kepada latar dan set di mana ada suatu tempat di pinggiran kota atau 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), dipenuhi warna hijau, dengan akses dan kuantitas infrastruktur statis atau infrastruktur TI yang tidak sebanyak kota. Di sisi lain, kondisi desa sebenarnya lebih memerlukan benefit atas digitalisasi. Dengan digitalisasi yang optimal, maka diharapkan ada efektifitas dan efisiensi yang dapat dicapai.
Strategi Penentuan SaaS atau PaaS untuk Penyelenggaraan Aplikasi di Daerah
239
Pernahkah Anda mengunjungi suatu situs pemerintah daerah dengan SiLo data pada layanan IaaS menggunakan Tld domain *.go.id namun antar mukanya judi slot, gacor, atau konten NSFW (Not Safe for Work)? Atau melakukan pencarian jejak hack pada muatan website dan mendapati bahwa artikel mengandung kata kunci hacked by? Lalu ketika dicari siapa pengelola teknisnya, tidak ada Keputusan atau Surat Tugas yang jelas? Ini adalah permasalahan klasik digitalisasi kriminal siber (cyber crime) yang secara normatif penyelesaiannya adalah secara hukum, melalui aparat penegak hukum.
PTTI dan SiLo Data sebagai Solusi Strategis Jangka Panjang Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Digital
374
Digitalisasi tidak akan benar-benar berhenti selama kiamat belum datang. Dilihat dari gejala yang ada, digitalisasi bukanlah penawaran, tapi seperti seleksi alam. Bilamana ada pihak yang tidak mampu bertransformasi digital maka nyaris segala pihak mengharapkan pengunduran dirinya. Kondisi ini membuka permasalahan klasik yang dapat dijumpai hampir di pemerintahan manapun serta membuka suatu peluang untuk strategi pendistribusian dan optimalisasi potensi SDM yang ada.
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Aplikasi di Daerah
387
Di tengah gelombang disrupsi digital, Pemerintah Daerah dengan segenap kapasitasnya merupakan unsur pemerintahan yang cukup rentan mendapatkan dampak negatif atas VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Volatilitas menuntut layanan publik bisa beradaptasi terhadap tantangan zaman; Ketidakpastian (Uncertainty) menjadikan investasi teknologi berisiko tinggi sedangkan yang dapat dipastikan hanya kondisi geografis yang tidak menguntungkan pemerintah daerah; Kompleksitas (Complexity) menyebabkan sistem perlu disisir dan dirintis dari kapabilitas nol yang berkutat pada tata kelola dan tata laksana sebelum bicara kapabilitas informasional, apalagi optimum; dan Ambiguitas (Ambiguity) menuntut arah kebijakan mencari dan berdiri di atas pondasi tata kelola yang kokoh dan dapat tersinergi secara konkuren.
Sektor Pelayanan Publik Berdasarkan Siklus Hidup Warga Sipil Indonesia
765
Pelayanan publik adalah rangkaian layanan dasar yang disediakan oleh pemerintah guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Layanan ini meliputi bidang kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, hingga perlindungan sosial yang diberikan kepada individu sejak dilahirkan hingga tutup usia. Setiap tahapan kehidupan memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga sektor pelayanan publik harus mampu beradaptasi dan merespon perubahan kebutuhan warga sipil sesuai dengan siklus hidup mereka.