Permasalahan Strategis Masyarakat di Daerah dan Penyelenggaraan Aplikasi di Daerah
7
Dua hal yang tidak asing menjadi pengaduan yang diterima pemerintah sektor teknologi informasi, yakni pertama keterbatasan koneksi jaringan seluler dan internet, dan kedua, kesulitan generasi muda dalam memperoleh pekerjaan dan pendapatan.
Kedua isu ini berkaitan erat dengan penyelenggaraan aplikasi di daerah. Aplikasi digital yang dirancang untuk mendukung pelayanan publik, pendidikan, maupun ekonomi lokal sering kali tidak dapat berjalan optimal tanpa infrastruktur jaringan yang memadai. Di sisi lain, generasi muda yang seharusnya menjadi motor penggerak inovasi justru terhambat oleh kondisi finansial yang berpangkal dari minimnya peluang kerja dan akses teknologi. Di sisi lain, meskipun ketersediaan pekerjaan mungkin banyak, sering kali tidak ada mekanisme transaksi atau pihak yang membayar jasa yang dilakukan, sebab hal tersebut bukan merupakan urusan utama perorangan, kelompok masyarakat, maupun badan publik tertentu.
Permasalahan Koneksi Jaringan
Keterbatasan infrastruktur. Menara BTS dan jaringan fiber optik belum menjangkau sejumlah desa terpencil, memberikan dampak secara umum maupun dampak dalam konteks aplikasi.
Secara umum, proses komunikasi daring yang diperlukan oleh masyarakat menjadi terkendala. Pelayanan publik menjadi perlu diselesaikan secara luring. Artinya rakyat memerlukan waktu, tenaga, akomodasi, biaya, lebih untuk melakukan penanganan urusan yang memerlukan proses komunikasi sederhana. Jika tidak, maka masyarakat yang kesulitan jaringan komunikasi perlu menunggu waktu-waktu tertentu hanya untuk dapat melakukan komunikasi sederhana atau bertukar informasi. Ini mengindikasikan tidak efisien dan tidak efektifnya urusan kerakyatan hanya karena komunikasi/pertukaran informasi yang tidak lancar.
Dampak pada aplikasi daerah. Pada kawasan yang melakukan implementasi penerapan sistem informasi, maka beberapa jenis aplikasi seperti sejumlah aplikasi yang termasuk ke dalam jenis layanan publik, atau layanan administrasi tertentu menjadi tidak dapat digunakan secara konsisten.
Solusi potensial. Solusi jangka panjang merupakan solusi paling potensial terkait konektivitas. Penyelesaian berkenaan permasalahan ketersediaan koneksi akan bergantung pada jumlah pengguna pada suatu kawasan. Dari aspek bisnis, penyedia layanan memiliki perhitungannya sendiri untuk menentukan apakah pada suatu kawasan dilakukan implementasi jaringan komunikasi atau tidak. Maka penyelesaian ini sebenarnya akan kembali kepada sinergi antara penyedia layanan dengan pemangku kepentingan untuk urusan kependudukan dan kewilayahan terkait pertanyaan bagaimana penduduk dengan jumlah minimum tertentu menetap pada suatu wilayah dan menjadi pengguna atas penyedia layanan tertentu.
Berangkat dari pertanyaan tersebut maka eskalasi sangat memungkinkan untuk menjalar ke berbagai sektor terkait faktor-faktor psikologis yang membuat orang bermigrasi ke suatu wilayah, bisa jadi infrastruktur statis yang merupakan sektor perhubungan, bisa jadi lowongan pekerjaan yang merupakan sektor ketenagakerjaan, bisa jadi harga tanah atau properti yang logis untuk dilakukan pembelian oleh orang-orang muda atau hendak berkeluarga, bisa jadi faktor kemudahan bisnis dan wirausaha yang merupakan sektor perizinan, perindustrian, perdagangan, koperasi. Bisa jadi faktor agrobisnis yang merupakan sektor perkebunan, pertanian, peternakan, dsb. Itulah sebab mengapa strategi kependudukan ini merupakan strategi jangka panjang, untuk pendistribusian penduduk dan inklusifitas peluang finansial di daerah.
Solusi alternatif dari sisi aplikasi untuk konteks permasalahan tersebut yaitu kembali kepada leading sector infrastruktur TI yakni pemanfaatan jaringan satelit sebagai alternatif di wilayah tanpa akses kabel. Selebihnya hanya pendekatan-pendekatan yang perlu learning curve lebih dari sisi pengguna, lagi kurang begitu menarik atau diminati semisal pengembangan aplikasi offline-first yang tetap berfungsi tanpa internet stabil, Integrasi dengan SMS gateway untuk layanan dasar pemerintahan.
Dari sisi pengelola jaringan internal pemerintah dapat merencanakan, mengimplementasikan, memanfaatkan aplikasi untuk monitoring blankspot atau insiden. Idealnya aplikasi ini dapat dipantau secara publik dengan aksesibilitas yang ringan dari sisi sumber daya maupun konektivitas. Aplikasi ini lebih nyaman jika dapat dilihat dalam bentuk informasi geo spasial atau melalui geo portal yang dipanggil melalui API pada layanan monitoring jaringan yang berada pada satu halaman dengan data tabular untuk memudahkan visualisasi. Bilamana ada mekanisme pelaporan oleh akun-akun terverifikasi (simpul jaringan teknologi informasi di daerah) yang langsung dapat dilihat secara publik di bagian bawahnya (geo spasial + data tabular) maka layanan akan lebih sempurna dalam mengakomodasi mekanisme monitoring sekaligus pelaporan yang transparan.
Generasi Muda dan Kesempatan Kerja
Permasalahan ini bersinggungan dengan artikel berkenaan NEET (Not In Education, Employment, or Training). Artikel tersebut telah cukup untuk mitigasi risiko pemudi/pemuda di kawasan Kutai Timur di era digitalisasi jika kondisi perekononomian nasional normal atau sangat baik. Terlepas dari hal tersebut, gambaran di bawah dapat menjadi pandangan tambahan berkenaan permasalahan generasi muda dan kesempatan kerja.
Sketsa permasalahannya yang tampak di permukaan adalah ada suatu stakeholder pemudi/pemuda di daerah, potensial/memiliki suatu nilai tertentu, namun kondisi finansial kurang begitu memadai. Tidak ada entitas berwujud yang dapat dijumpai yang benar-benar dapat diharapkan untuk penyelesaian permasalahan kecuali pemerintah. Maka secara taktis, pemerintah menjadi satu titik yang prospektif untuk penyaluran pengaduan atau tuntutan atas permasalahan tersebut dari sudut pandang masyarakat.
Jika dirunut berdasarkan sketsa permasalahan, masalah ini secara praktiknya hanya berkutat pada pembukaan lapangan kerja sesuai dengan spesifikasi SDM. Namun apakah ini menjadi penyelesaian yang dapat digeneralisasi? Ini hal berbeda.
Banyak jabatan di pemerintahan yang sebenarnya justru yang memerlukan SDM yang muda, memiliki kapasitas teknis atau mudah untuk belajar hal-hal teknis untuk melakukan manajemen SDM dan proyek atau supervisi dalam kaitannya dengan instansi. Namun dari sisi birokrasi, tidak sesederhana itu, perlu ada pergantian jabatan. Karena jabatan-jabatan kepemimpinan itu konsepnya bukan 'AND' tetapi 'OR', SDM A atau SDM B, atau analoginya seperti tidak bisa ada dua kepala pada seekor Singa. Berbeda halnya dengan jabatan non manajerial, dalam satu tugas bisa ditangani dua, tiga, bahkan belasan SDM.
Permasalahan terkait hal tersebut juga perlu reformasi birokrasi, di mana harus ada prosedur/proses yang mengakomodir bagaimana SDM muda yang belum ada status ASN, dengan modal ijazah SMA atau sederajat bisa tiba-tiba masuk ke jabatan kepemimpinan yang secara normatif harus melalui golongan-golongan SDM non manajerial. Dari III a, b, c, d, dan seterusnya. Ditambah prosedur/proses yang mengakomodir perotasian dari jabatan struktural ke jabatan non manajerial. Banyak SDM pemerintah yang sama sekali tidak berkeberatan jika dipimpin oleh SDM-SDM yang lebih muda, bahkan justru lebih merasa nyaman atau mengharapkan, mengingat tugas dan tanggung jawab jabatan kepemimpinan yang perlu banyak energi, kompetensi, ketajaman daya pikir, waktu, hal-hal yang lumrahnya hanya dimiliki orang-orang muda.
Alhasil, strategi pembukaan lapangan kerja yang lebih logis selama ini hanya melalui CASN, baik CPNS maupun CPPPK.
Jika kita berpikir di luar dari kerangka yang sesuai jalan pikir yang mainstream (pemerintah sebagai kambing hitam untuk pertanggungjawaban masalah NEET), maka pemerintah sebagai penyelesaian merupakan solusi yang cukup sempit. Karena peluang itu justru lebih berpihak kepada keluasan wilayah daripada sekapling gedung di tengah kawasan kota. Semisal, jika ada 1000 orang pemudi/pemuda dengan hardskill dan softskill yang hebat, jika kursi pemerintah hanya tersedia 3, maka peluangnya tetap saja selebar nol koma nol tiga persen. Lalu akan dikemanakan potensi yang 997 orang itu? Itulah mengapa pemerintah merupakan jalan atau gang sempit untuk penyelesaian permasalahan pendapatan kerakyatan yang memerlukan bandwidth yang setara dengan jumlahnya.
Jika dilihat dari opsi jalan yang lebih lebar, maka seseorang atau sekelompok masyarakat pada kondisi perekonomian nasional yang normal atau sangat baik dapat berpenghasilan dengan berbisnis atau wiraswasta, mereka bisa mengatur strategi dengan membuat konsep swakelola tertentu, semisal stakeholder A memiliki cakupan tugas pembinaan organisasi, stakeholder B, memiliki cakupan pengurusan organisasi, stakeholder C memiliki cakupan tugas pelaksana organisasi. Ada yang menangani masalah produksi, quality control, supply chain, ada yang mengelola ERP, ada yang menangani distribusi, lalu agar mendapatkan harga penjualan terbaik bisa dengan meminimalisir penggunaan tengkulak/makelar yang tidak berpihak kepada keuntungan produsen/distributor (tidak semua tengkulak), semisal dengan penjualan secara langsung pada lapak tertentu oleh orang pada kelompok swakelola tersebut, ada pula yang mengambil bagian digital marketing, dsb.
Banyak hal yang sebenarnya justru hanya terbentang lebar kepada orang-orang berjiwa muda, namun seketika segalanya digantungkan kepada pemerintah, maka jalannya menjadi sempit, sebab kursi pemerintah tidak selalu sejalan dengan latar belakang pendidikan setiap anak muda, sebab ijazah terakhir itu memang merupakan akuntabilitas yang aman dari sisi penilaian. Namun bila ijazah match, tetap saja hasil seleksi tidak bisa mengakomodir seluruh pendaftar melainkan hanya sejumlah kursi yang tersedia (terkait passing grade).
Mengapa masa muda adalah kunci kelapangan peluang, karena benefit dalam bentuk kekuatan fisik, kekuatan berpikir, waktu, lumrahnya hanya tersedia di masa muda. Ketika seseorang telah masuk ke usia 40 atau lebih, atau memutuskan untuk berkeluarga serta memiliki anak, maka kekuatan dan waktu itu menjadi berkurang pula. Sehingga menjadikan daya eksplorasi, output/portofolio atau peluangnya menjadi relatif berkurang.
Peran aplikasi terhadap pemudi/pemuda sebenarnya hanya kepada informasi. Informasi masuk yakni informasi-informasi berkenaan peluang kerja atau usaha. Informasi keluar yakni informasi-informasi yang mengacu kepada push/pull selling, baik menjual value/jasa melalui aplikasi freelance, menjual barang, dsb. Di zaman sekarang cukup sulit untuk mendapatkan order atau repeat order jika tidak ada promosi yang muncul di smartphone calon pembeli atau tidak pernah ada sample yang sampai ke tangan calon pembeli, kecuali telah memiliki nama yang cukup besar dan kualitas produk/after sales yang memuaskan.
Penutup
Permasalahan jaringan dan keterbatasan lapangan kerja bagi generasi muda di wilayah pinggir kota atau 3T adalah tantangan yang relatif besar, namun peluang juga cukup terbentang sepanjang daya beli masyarakat masih normal atau sangat baik. Pemanfaatan aplikasi dengan modal mindset yang telah benar dan baik dalam konteks ketenagakerjaan atau usaha dapat menunjang benefit serta kesinambungan, namun andilnya lebih kepada menunjang, sedangkan faktor utamanya lebih kepada kesesuaian antara spesifikasi SDM/produk dengan peluang, serta besaran value dalam nuansa kompetisi persaingan untuk suatu posisi, baik posisi jabatan, posisi pada katalog barang dan jasa, posisi pada page rank.